Istri Merantau ke Luar Negeri dan Tidak Pulang Bertahun-Tahun, Bisakah Digugat Cerai?

Pengacaraponorogo.com—Keputusan untuk bekerja atau merantau ke luar negeri sering dilakukan demi memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Ada istri yang menjadi pekerja migran, sementara suami dan anak tetap tinggal di Indonesia. Pada awalnya, jarak mungkin bukan persoalan besar karena kepergian tersebut telah disepakati bersama.

Namun, keadaan dapat berubah ketika seorang istri sudah bertahun-tahun berada di luar negeri, tidak pernah pulang, komunikasi semakin jarang, dan kehidupan rumah tangga praktis tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam keadaan seperti itu, muncul pertanyaan yang cukup sering diajukan: istri merantau ke luar negeri dan tidak pulang bertahun-tahun, bisakah digugat cerai?

Pada prinsipnya, suami dapat mengajukan gugatan cerai. Namun, berada di luar negeri atau bekerja sebagai pekerja migran tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian. Pengadilan akan melihat keadaan rumah tangga secara keseluruhan dan menilai apakah alasan perceraian yang diajukan memenuhi ketentuan hukum.

Merantau ke Luar Negeri Tidak Otomatis Menjadi Alasan Perceraian

Hal pertama yang perlu dibedakan adalah antara merantau dengan meninggalkan pasangan dalam pengertian hukum.

Seorang istri yang bekerja di luar negeri selama beberapa tahun belum tentu berarti ia meninggalkan suaminya. Apabila kepergian tersebut diketahui atau disetujui suami, komunikasi tetap berjalan, kebutuhan keluarga tetap diperhatikan, dan hubungan rumah tangga masih berlangsung dengan baik, keadaannya tentu berbeda dengan pasangan yang sudah tidak hidup bersama selama bertahun-tahun.

Karena itu, dalam perkara perceraian, persoalannya bukan sekadar berapa lama seseorang berada di luar negeri. Yang perlu dilihat adalah bagaimana kehidupan rumah tangga selama perpisahan tersebut berlangsung.

Jika Istri Tidak Pulang Selama Bertahun-Tahun, Apakah Bisa Digugat Cerai?

Untuk pasangan yang beragama Islam, salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut mencantumkan keadaan ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Ketentuan mengenai alasan meninggalkan pasangan selama dua tahun juga terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. PP Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan yang mengatur pelaksanaan ketentuan perkawinan dan masih tercatat berlaku dalam basis data peraturan BPK.

Dengan demikian, apabila seorang istri pergi ke luar negeri dan kemudian selama dua tahun berturut-turut tidak kembali dalam keadaan yang memenuhi unsur ketentuan tersebut, kondisi itu dapat dijadikan salah satu dasar untuk mengajukan perkara perceraian.

Namun, dua tahun bukan berarti otomatis bercerai. Dalil tersebut tetap harus disampaikan dalam perkara dan dibuktikan di persidangan. Dalam salah satu putusan Pengadilan Agama, misalnya, hakim menilai beberapa unsur secara bersama-sama, termasuk adanya perkawinan yang sah, kondisi rumah tangga yang tidak lagi rukun, serta perpisahan selama dua tahun berturut-turut dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf b KHI.

Bagaimana Jika Kepergian Istri Awalnya Disetujui Suami?

Persoalan ini penting karena tidak semua kepergian ke luar negeri dapat diperlakukan dengan cara yang sama.

Misalnya, seorang istri berangkat bekerja ke luar negeri dengan persetujuan suaminya. Mereka sepakat bahwa istri akan bekerja selama beberapa tahun untuk membantu ekonomi keluarga. Selama berada di luar negeri, istri masih berkomunikasi dengan suami dan tetap memberikan kontribusi untuk kebutuhan keluarga.

Dalam keadaan seperti itu, fakta bahwa istri tidak pulang selama beberapa tahun perlu dilihat bersama fakta lainnya. Persetujuan suami terhadap kepergian tersebut merupakan bagian dari keadaan rumah tangga yang perlu diperhatikan.

Situasinya dapat berbeda apabila setelah beberapa waktu istri tidak lagi memberikan kabar, komunikasi terputus, tidak ada kepastian mengenai keberadaannya, atau hubungan rumah tangga praktis tidak lagi berjalan.

Karena itu, dalam gugatan sebaiknya tidak hanya ditulis bahwa “istri sudah lama bekerja di luar negeri”. Yang lebih penting adalah menjelaskan apa yang terjadi terhadap kehidupan rumah tangga selama istri berada di luar negeri.

Bagaimana Jika Alamat Istri di Luar Negeri Tidak Diketahui?

Persoalan menjadi berbeda apabila suami tidak lagi mengetahui keberadaan istrinya.

Misalnya, istri dahulu berangkat bekerja ke luar negeri. Setelah beberapa tahun, komunikasi terputus. Nomor telepon tidak aktif, keluarga di Indonesia juga tidak mengetahui keberadaannya, dan suami tidak mempunyai alamat tempat tinggal yang dapat digunakan untuk pemanggilan.

Keadaan seperti ini dapat berkaitan dengan perkara perceraian terhadap pasangan yang tidak diketahui tempat tinggalnya, yang dalam praktik peradilan agama sering disebut sebagai perkara ghaib.

Namun, bekerja di luar negeri tidak otomatis membuat seseorang berstatus ghaib. Jika alamat istri masih diketahui, misalnya alamat tempat tinggal atau alamat lain yang dapat digunakan untuk pemanggilan, maka persoalannya berbeda dengan keadaan ketika keberadaannya benar-benar tidak diketahui.

Hal ini penting karena alamat pihak yang digugat berkaitan dengan tata cara pemanggilan dalam proses persidangan.

Apa yang Perlu Disiapkan untuk Mengajukan Gugatan Cerai?

Jika suami ingin mengajukan gugatan cerai karena istrinya sudah lama berada di luar negeri dan tidak kembali, beberapa dokumen dan informasi sebaiknya dipersiapkan sejak awal.

• Buku nikah atau akta perkawinan.
• Kartu identitas penggugat.
• Informasi mengenai alamat terakhir istri.
• Keterangan mengenai kapan istri mulai pergi ke luar negeri.
• Informasi apakah kepergian tersebut mendapat izin atau persetujuan.
• Bukti komunikasi antara suami dan istri jika masih tersedia.
• Informasi mengenai apakah istri masih memberikan kabar.
• Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga.
• Dokumen atau bukti lain yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga.

Bukti tidak selalu harus berupa satu dokumen yang secara langsung menyatakan bahwa pasangan telah meninggalkan rumah tangga selama dua tahun. Dalam persidangan, berbagai fakta dapat saling berkaitan dan dinilai bersama-sama.

Apakah Suami Harus Menunggu Istri Pulang?

Suami tidak harus menunggu istrinya pulang terlebih dahulu untuk berkonsultasi atau mempersiapkan langkah hukum. Apabila rumah tangga memang sudah tidak dapat dipertahankan dan terdapat alasan perceraian yang dapat dibuktikan, suami dapat mengajukan perkara melalui Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam.

Namun, mengajukan gugatan tidak berarti perceraian langsung terjadi. Perkara tetap harus melalui tahapan persidangan sesuai hukum acara yang berlaku.

Pengadilan akan memeriksa dalil-dalil gugatan, bukti, keterangan saksi, serta keadaan rumah tangga para pihak sebelum menjatuhkan putusan.

Bagaimana Jika Pasangan Mempunyai Anak?

Keberadaan anak membuat persoalan perceraian menjadi lebih luas. Perceraian tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut pengasuhan, pendidikan, kebutuhan hidup, dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Jika selama istri berada di luar negeri anak tinggal bersama ayah atau keluarga lainnya, kondisi tersebut dapat menjadi bagian dari fakta yang perlu dijelaskan. Demikian pula mengenai biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Karena itu, apabila dalam perkawinan terdapat anak, persoalan perceraian sebaiknya tidak hanya dilihat dari hubungan suami dan istri, tetapi juga dengan memperhatikan kepentingan anak.

Jangan Hanya Menulis “Istri Tidak Pulang”

Dalam penyusunan gugatan, fakta rumah tangga perlu dijelaskan secara runtut.

Kalimat “istri sudah lima tahun di luar negeri dan tidak pernah pulang” belum tentu menggambarkan seluruh persoalan. Perlu dijelaskan kapan perpisahan terjadi, bagaimana komunikasi setelah itu, apakah kepergian tersebut mendapat izin, bagaimana hubungan suami istri selama berpisah, apakah alamat istri masih diketahui, dan bagaimana keadaan anak apabila terdapat anak dalam perkawinan.

Dengan uraian yang lebih lengkap, pengadilan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi rumah tangga yang menjadi dasar gugatan.

Kesimpulan

Istri yang merantau ke luar negeri dan tidak pulang selama bertahun-tahun pada prinsipnya dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan cerai, terutama apabila keadaan tersebut memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam hukum.

Untuk pasangan yang beragama Islam, salah satu dasar yang dapat diperhatikan adalah Pasal 116 huruf b KHI mengenai keadaan ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Namun, perceraian tidak otomatis terjadi hanya karena istri sudah lama berada di luar negeri. Keadaan masing-masing rumah tangga berbeda. Apakah kepergian tersebut mendapat izin, apakah komunikasi masih berjalan, apakah alamat istri masih diketahui, dan bagaimana kehidupan rumah tangga selama berpisah merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan.

Jika menghadapi keadaan seperti ini, berkonsultasi dengan Pengacara Ponorogo atau Advokat Ponorogo dapat membantu memetakan persoalan sebelum gugatan diajukan. Panji Pengacara Ponorogo dapat membantu memberikan pendampingan hukum berdasarkan fakta dan keadaan rumah tangga yang sebenarnya.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi hukum untuk perkara tertentu.